Audit Comitee
*Komite* Aud*i*t Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal121 mernungkinkan Dewan Komisaris untuk mernbentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi Dewan Komisaris adalah Kom_ite _Audit. Munculnya Komite Audit ini barangkali disebabkan oleh kecenderungan rnakin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan clan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar baik yang terjadi di AS maupun Indonesia yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hasnati (dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006), tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit adalah rnembantu Dewan Komisaris, antara lain: Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadaiIprinsip tanggung jawab). Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi). Mengkaji ruang Iingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal. (prinsip akuntabilitas). Mernpersiapkan surat uraian tug as dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (prinsip tanggung jawab). Syarat-syarat menjadi komite audit adalah Komite Audit bertanggung jawab Dewan Komisaris. Terdiri atas sekurang-kurangnya I. (satu) orang Kornisaris lndepeuden dan sekurang-kuraugnya 2 (dua) orang anggota berasal dari luar emiten atau perusahaan public memiliki integritas tinggi,kemampuan,pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Salah satu dari Kornite Audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi. Merniliki pengctahuan yang cukup untuk membaca dan mernahami laporan keuangan. Bukan merupakan orang dalam Kantor